Friday, September 20, 2019

Mengenal Berbagai Bentuk Paten Dan Kekayaan Intelektual Lainnya

Pernyataan tersebut dibuat oleh Indrawati dalam perannya sebagai pembicara di Komite Bersama Bretton Woods dan Seminar Gabungan Pusat Pengembangan Global di Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis, 11 April 2019, waktu setempat. Seminar diadakan sebagai bagian dari serangkaian acara pada pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia (IMF-WB). Menteri menyoroti perlunya solusi untuk masalah ketimpangan karena memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi semua pemangku kepentingan.

Mengenal Berbagai Bentuk Paten Dan Kekayaan Intelektual Lainnya. Lihat lebih lengkap di jasa pendaftaran merek paten hak cipta dan desain industri. Lebih jauh, Indrawati memiliki harapan Malpass mengarahkan fokusnya pada penanggulangan korupsi, mengatasi masalah perubahan iklim, dan berkolaborasi dengan klien di Kelompok Bank Dunia. Menteri yakin bahwa Malpass, yang juga seorang ekonom, akan memberikan fokus khusus kepada negara-negara kecil, miskin, rapuh, dan kepulauan. Kebutuhan saat ini adalah untuk menentukan cara di mana Bank Dunia beroperasi di suatu negara atau bagaimana Bank Dunia memberikan jaminan kepada negara pada peningkatan modal ke semua negara, katanya. Kebijakan lain yang banyak ditunggu-tunggu adalah yang terkait dengan negara-negara berpenghasilan menengah yang tidak terkena perangkap ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan seperti itu, Malpass diharuskan untuk mengambil langkah cepat untuk memastikan bahwa Bank Dunia mengikuti semua informasi yang telah berubah secara signifikan dalam proses bisnis, menangani masalah terkait korupsi, dan mendemokratisasikan data.

Secara umum, Indrawati menunjuk ke tiga bidang tata kelola, model bisnis, dan sumber daya yang harus menjadi fokus Bank Dunia.
Realisasi tujuan kita akan menjadi semakin sulit jika kita kurang konsisten dalam bidang tata kelola, model bisnis, dan sumber daya, menteri, yang merupakan direktur pelaksana Kelompok Bank Dunia untuk periode 2010-2016, menyatakan.

Jabatan presiden Grup WB sebelumnya kosong setelah Jim Yong Kim, yang telah mengambil posisi itu sejak 2012, tiba-tiba mengundurkan diri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap bahwa semua pemegang saham akan membantu Bank Sumut (bank provinsi Sumatera Utara), meningkatkan kapasitas modalnya sehingga bank dapat tumbuh.

Penambahan modal adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kinerja Bank Sumut dan membutuhkan dukungan pemegang saham, kata Kepala Kantor Wilayah OJK Sumbagut 5 Yusup Ansori di Medan, Sumatera Utara, Jumat. Dia mengatakan ini pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa Bank Sumut untuk 2018, di mana agenda utamanya adalah untuk meratifikasi laporan keuangan tahun keuangan 2018 dan penggunaan laba setelah pajak.

Rasio modal Bank Sumut untuk Desember 2018 adalah 17,85 persen. Meskipun telah meningkat, rasionya masih lebih rendah daripada tose Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya, yang sudah mencapai 22,80 persen. Posisi modal dasar Bank Sumut pada Desember 2018 mencapai Rp3,7 triliun. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pemegang saham Bank Sumut berupaya untuk terus meningkatkan jumlah sahamnya.

Saat ini, saham Bank Sumut per kuartal III 2018 adalah 41 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta perusahaan listrik milik negara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan keberhasilan pemilu 2019.

PLN [harus] kemudian [mencoba] berkoordinasi dengan KPU [atas] apa yang dibutuhkan selama pemilihan, sehingga tidak ada masalah [atas] kebutuhan listrik, kata Jonan, ketika meninjau gardu induk PLN di Depok, Jawa Barat, pada Jumat. Jonan meminta tidak hanya KPU Pusat, tetapi PLN di daerah untuk lebih aktif berkoordinasi dengan cabang KPU setempat (KPUD) untuk memastikan kebutuhan setiap TPS daerah.

Daerah terpencil juga menjadi fokus kami, kata Jonan. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, PLN memperkirakan beban konsumsi listrik di Jawa selama pemilu 2019 (17 April 2019) akan berkurang 5.000 MW. Penggunaan pada hari normal biasanya 27.000 MW, dan selama pemilihan, biasanya 22.000 MW, kata Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Tengah Amir Rosidin. Meskipun bebannya telah berkurang, ia menjelaskan bahwa perusahaan listrik milik negara telah menyiapkan cadangan pasokan listrik untuk kebutuhan mendadak di setiap wilayah.

No comments:

Post a Comment