Sunday, September 1, 2019

Memilih Tempat Kursus di Kampung Pare Kediri

Kantor Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (DKP) telah menindaklanjuti permintaan dari nelayan setempat terkait penjualan ikan khusus untuk masyarakat adat Cenderawasih. Namun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Rabu mengatakan bahwa ia belum menerima permintaan dari para nelayan secara tertulis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), permintaan ini adalah hal yang wajar yang akan kami segera laporkan kepada Gubernur Papua dan stafnya untuk menindaklanjutinya, katanya.

Dia menjelaskan bahwa permintaan nelayan asli Papua dapat dibuat secara tertulis dan dikirim ke DKP untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana warga juga memiliki hak di bawah Otsus. Harapan kami adalah Dana Otonomi Khusus dapat digunakan untuk hal-hal seperti permintaan nelayan asli Papua, katanya lagi.

Sebelumnya, Anggota Komisi Ekonomi, Kelautan dan Perikanan Papua John NR Gobai mengatakan para nelayan Papua di Kota Jayapura meminta lokasi terpisah untuk menjual hasil tangkapan mereka di Tempat Pelelangan Ikan Hamadi dan Pasar Hamadi di daerah setempat.

Memilih Tempat Kursus di Kampung Pare Kediri. Ada banyak tempat kursus disana. Namun, jangan sampai salah pilih. Satu-satunya kampung inggris pare kediri yang fokus pada speaking tidak banyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap bahwa para pemimpin kementerian / lembaga pemerintah non-kementerian (K / Ls) tidak hanya akan mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi akan bekerja keras dalam mengelola anggaran, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat setiap tahun.

Kepemimpinan K / L tidak hanya puas dan mencari pendapat WTP, tetapi juga mengharapkan melihat kerja keras dalam manajemen anggaran dan praktik tata kelola yang baik, sesuai dengan Undang-Undang. Jadi tidak hanya mengejar kepatuhan, tetapi juga kinerja yang lebih baik, kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani membuat pernyataan ketika mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyerahan Laporan Audit tentang Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga (LKKL) 2018 kepada Auditor Keuangan Negara II.

Dia juga mengatakan pendapat WTP tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 adalah prestasi yang unggul dan harus dilanjutkan, terutama karena pengakuan telah diperoleh selama tiga tahun berturut-turut.

Kami berharap bahwa hasil opini WTP dapat diterjemahkan ke dalam anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi, katanya.

Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui bimbingan intensif dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, dan mendorong pelatihan sumber daya manusia sehingga prosedur pencatatan akuntansi dapat ditingkatkan.

Mengenai kelemahan sistem kontrol internal, yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sri Mulyani mengatakan ini akan ditangani sehingga laporan keuangan dapat menjadi lebih akuntabel dan dipercaya oleh publik.

Dengan akuntabilitas dan integritas kementerian dan Lembaga, kami berharap kepercayaan publik dan pemangku kepentingan dapat dilayani dengan lebih baik, katanya.

Sebelumnya, BPK mengeluarkan opini WTP untuk LKPP 2018 setelah memeriksa 86 LKKL dan satu LKBUN.

Dari 87 laporan keuangan, BPK mengeluarkan opini WTP tentang 81 LKKL dan satu LKBUN, yang merupakan peningkatan dibandingkan periode 2017, ketika pendapat dikeluarkan untuk 79 LKKL dan satu LKBUN.

BPK juga mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) untuk empat LKKL, sebuah penurunan dibandingkan dengan periode 2017 ketika ada enam LKKL.

Selain itu, masih ada satu LKKL yang ditetapkan oleh BPK sebagai penafian untuk tidak mengeluarkan opini, turun dibandingkan dengan dua LKKL tahun lalu.

Namun, masih ada sejumlah temuan tentang LKPP 2018, termasuk kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap administrasi kas, manajemen aset tetap, manajemen dan penganggaran PNBP, dan pelaksanaan akuntabilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan masing-masing Kementerian Lembaga.

Kami akan menyerahkan kepada LKPP menteri dan hasil pemeriksaan BPK sehingga semua menteri dapat memimpin dan menindaklanjuti laporan BPK dalam rencana aksi dengan jadwal yang jelas, kata Sri Mulyani.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa semua negara mengalami perlambatan ekspor menyusul peningkatan ketegangan yang disebabkan oleh perang perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Bahkan, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksikan perdagangan global pada 2019 hanya tumbuh 2,6 persen, turun 4,0 persen dibandingkan periode 2017, dan 3,6 persen dari 2018.

Tidak ada satu pun negara yang mengalami peningkatan ekspornya. WTO telah memproyeksikan 2,6 persen tahun ini. Ini menunjukkan menurunnya daya beli semua negara, kata Enggartiasto Lukita di Jakarta, Rabu. Enggartiasto Lukita mencatat bahwa tidak mudah bagi Indonesia untuk memperbaiki defisit perdagangannya setelah melambatnya ekspor oleh semua negara. Karena itu, ia menekankan bahwa Indonesia akan terus mencari peluang dengan membuka pasar baru.

No comments:

Post a Comment